BPD

 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simpar berjumlah 5 orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/159-128 Tahun 2019 dengan keanggotaan sebagaimana tertera pada Tabel 13 berikut ini.

Tabel 13. Daftar Anggota BPD Desa Simpar Periode  2019-2025 

No	Nama	Jabatan	Distrik	Pendidikan
1	RISMAN	Ketua	II	SMP
2	WAHONO	Wakil Ketua	I	S1
3	ENY WIJAYANTI	Sekretaris	I	S1
4	SURAMIN	Anggota	III	SMP
5	TRI BUSONO	Anggota	III	SMA

Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban:

"Merumuskan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"

Fungsi BPD :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

sumber : UU No. 6/2014 Tentang Desa, Pasal 55

Hak BPD:

1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sumber : UU No. 6/2014 Tentang Desa, Pasal 61

Hak Anggota BPD:

1. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2. mengajukan pertanyaan;
3. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. memilih dan dipilih; dan
5. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

sumber : UU No. 6/2014 Tentang Desa, Pasal 62

Kewajiban BPD :

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
4. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
5. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
6. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

sumber : UU No. 6/2014 Tentang Desa, Pasal 63